EKSISTENSI SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KOTA BENGKULU

Sarianti, Betra (2025) EKSISTENSI SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KOTA BENGKULU. Doktoral (S3) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB III (1).pdf Download (402kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (DISERTASI) DISERTASI Halaman Judul.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Perkawinan anak akibat hamil di luar nikah marak terjadi di Indonesia, tak terkecuali di Kota Bengkulu. Pencegahan perkawinan anak merupakan tindakan yang sangat urgen dilakukan. Tujuan Penelitian ini adalah pertama: Untuk mendeskripsikan eksistensi sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu. Kedua Untuk menganalisis dan membandingkan pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengenai legalitas sanksi adat Cuci Kampung. Ketiga Untuk menganalisis potensi dan hambatan sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah di Kota Bengkulu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan desain Etnografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, Yuridis Normatif dan Antropologi Hukum. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang dilakukan secara purposive yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, orang tua pelaku pernikahan anak dan 10 orang teman sebaya. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Creswell. Hasil Penelitian menunjukkan Pertama, sanksi adat Cuci Kampung masih hidup di tengah masyarakat terutama pada kelurahan yang diteliti yaitu Kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu meskipun sudah jarang dilakukan. Sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu telah menunjukkan adaptasi signifikan dengan menghilangkan praktek kekerasan dan mempermalukan publik secara berlebihan, beralih pada bentuk permintaan maaf dan denda adat, Kedua, Hukum positif mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana yang terdapat UUD 1945 dan KUHP baru. Pada tingkat regional pengakuan sanksi adat Cuci Kampung terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Dalam pandangan hukum Islam, legalitas sanksi adat Cuci Kampung semakin kokoh melalui lensa Teori Maqasid Syariah, sanksi yang berorientasi pada pemulihan nama baik, pencegahan kemaksiatan, dan pemeliharaan keturunan, (hifz an-nasl dan hifz al-'irdh) sangat selaras dengan tujuan- tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sementara itu, Teori 'Urf (kebiasaan) memberikan landasan kuat bagi keberadaan sanksi adat ini,.ia termasuk dalam kategori 'Urf Sahih. Ketiga Penelitian ini menganalisis potensi dan hambatan sanksi adat 'Cuci Kampung' sebagai mekanisme pencegahan perkawinan anak yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Dari sisi potensi, sanksi adat memiliki daya cegah yang signifikan. Hal ini terbukti dari temuan bahwa remaja lebih takut pada sanksi adat dibandingkan hukum agama atau hukum positif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan krusial dalam optimalisasi peran sanksi adat. Hambatan utama terletak pada kelemahan sumber daya manusia (SDM) perangkat adat, ketiadaan petunjuk teknis pelaksanaan sanksi adat, kepedulian masyarakat, kerja sama antar lembaga serta dukungan dana dari pemerintah daerah. Penelitian ini berkontribusi memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu pengetahuan dengan secara spesifik mengkaji sanksi adat 'Cuci Kampung' di Kota Bengkulu, sebuah area yang belum banyak dieksplorasi. Kontribusi utamanya terletak pada analisis multiperspektif yang komprehensif, mengintegrasikan perspektif hukum positif, hukum Islam (melalui Teori Maqasid Syariah dan 'Urf), serta teori sosiologi hukum (Pluralisme Hukum dan Reintegrative Shaming). Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana sistem hukum adat dapat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan sistem hukum lain, sekaligus menunjukkan bagaimana sanksi adat yang adaptif (berfokus pada permintaan maaf dan denda) dapat efektif dalam mengendalikan perilaku sosial. Secara lebih lanjut, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang potensi sanksi adat sebagai mekanisme pencegahan perkawinan anak akibat kehamilan di luar nikah, khususnya melalui efektivitas rasa malu yang direintegrasikan, serta mengidentifikasi hambatan terkait kapasitas SDM perangkat adat, ketiadaan petunjuk teknis, kepedulian masyarakat, dan dukungan dana dari pemerintah yang semuanya menawarkan dasar kuat untuk pengembangan kebijakan berbasis kearifan lokal.

Item Type:	Thesis (Doktoral (S3))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Adisel, Adisel 197612292003121004 UNSPECIFIED Thesis advisor Fahima, Iim 197307122006042001 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan Anak, Sanksi Adat, Cuci Kampung
Subjects:	Pascasarjana > Ahwal Al-syakhshiyah
Divisions:	Pascasarjana > Studi Islam (S3)
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	06 Oct 2025 01:13
Last Modified:	06 Oct 2025 01:13
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5736

Actions (login required)

View Item

Downloads