KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Lubis, Elfahmi (2025) KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN SIYASAH DUSTURIYAH. Doktoral (S3) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Disertasi) ELFAHMI LUBIS_2323780018.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Download (257kB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (148kB)

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan hukum pelanggaran tindak pidana pemilihan umum perspektif hukum nasional. (2) Bagaimana penegakan hukum pelanggaran tindak pidana pemilihan umum perspektif hukum nasional. (3) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung kajian literatur serta komparasi terhadap praktik penyelesaian pelanggaran pemilu melalui berbagai perspektif hukum. Teknik pengumpukan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan yaitu: (1) Pengaturan tindak pidana Pemilu masih mengalami problematik yuridis disebabkan oleh disharmonisasi regulasi yang mengatur tata kelola pemilihan umum. Untuk itu urgensi kodifikasi hukum pemilihan umum menjadi penting dan mendesak, hal ini untuk menghindari terjadinya tumpah tindih pengaturan hukum pemilihan umum yang berimplikasi pada terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Disharmonisasi pengaturan hukum pemilihan umum juga berdampak terhadap kerancuan hukum acara serta sistem peradilan pidana pemilu, (2) Penegakan hukum tindak pidana Pemilu secara regulatif masih sangat lemah, hal ini disebabkan belum maksimalnya peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, kerancuan hukum acara dalam proses penegakan hukum tindak pemilu, terbatasnya kewenangan kelembagaan Sentra Gakkumdu, serta tidak terintegrasinya sistem koordinasi, supervisi, dan monitoring dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu, dan (3) Penegakan dan pengaturan hukum tindak pidana Pemilu dalam perspektif siyasah dusturiyah menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum Pemilu. Dalam konteks siyasah dusturiyah, memandang Pemilu sebagai bagian dari proses politik yang harus diatur dan diawasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kepatuhan pada syariat. Beberapa model varian penyelesaian sengketa pemilihan umum yang dikenal siayasah dusturiyah yaitu melalui mekanisme peradilan khusus (al-aqadha), lembaga pengawasan (hisbah), mediasi (sulh), dan arbitrase (tahkim).

Item Type:	Thesis (Doktoral (S3))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Rohimin, Rohimin 1964053119910001001 UNSPECIFIED Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Sitorus, Iwan Ramadhan 198705282019031004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Hukum Nasional, Siyasah Dusturiyah
Subjects:	Pascasarjana > Studi Islam (S3)
Divisions:	Pascasarjana > Studi Islam (S3)
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	30 Apr 2026 03:01
Last Modified:	30 Apr 2026 03:01
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6210

Actions (login required)

View Item

Downloads