PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER OLEH APOTEKER BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2023 PASAL 320 TENTANG KESEHATAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi : Apotek di Kota Bengkulu)

Saktiwa, Jaswan (2025) PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER OLEH APOTEKER BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2023 PASAL 320 TENTANG KESEHATAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi : Apotek di Kota Bengkulu). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) JASWAN SAKTIWA_2111150156.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy
	Text BAB 1.pdf Download (488kB)
	Text BAB II.pdf Download (497kB)
	Text BAB III.pdf Download (644kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Oleh Apoteker Berdasarkan Undang - Undang no 17 Tahun 2023 Pasal 320 Tentang Kesehatan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi : Apotek di Kota Bengkulu). Isu ini menjadi relevan mengingat adanya potensi ketidaksesuaian antara prinsip prinsip syariat islam terkait kurangnya kepatuhan dan sosialisasi prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter yang menimbulkan beberapa efek samping dari penggunaan obat tersebut. Adapun Tujuan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu untuk: 1. Untuk mengtahui bagaimana implementasi Undang – undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Apotek Kota Bengkulu, 2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang – undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Apotek Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah. Jenis Penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan Pendekatan Kasus (Case approach). Data dikumpulkan melalui Observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data utama adalah observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara dengan Badan Pengelolahan Obat dan Makanan ( BPOM ) Kota Bengkulu, Apotek Bengkulu dan Masyarakat Kota Bengkulu. Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukan bahwa Badan Pengelolahan Obat dan Makanan ( BPOM ) Kota Bengkulu telah menerapkan Undang - Undang no 17 Tahun 2023 Pasal 320 Tentang Kesehatan serta melakukan sosiolisasi kepada pihak apotek maupun kepada masyarakat secara berskalah walaupun belum terlaksana dengan baik, dengan demikian pihak dari Badan Pengelolahan Obat dan Makanan ( BPOM ) Kota Bengkulu telah melakukaniupaya idalam menangani pelanggran tersebut di buktikan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berskala dan inspeksi mendadak terhadap apotek yang diangap beresiko melakukan pelanggaran. Dari v Perspektif Siyasah Dustūriyyah, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang ideal dalam Islam. prinsip ini menekankan pentingnya negara dalam membentuk dan menegakkan hukum demi menjaga kemaslahatan umat ( maslaha ammah), termasuk dalam aspek kehidupan masyarakat, Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 yang mengatur ketat distribusi obat keras menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi negara dalam melindungi kemaslahatan jiwa ( hif al-nafs ) dan mencegah kerusakan yang lebih luas ( dar’al-mafasid ). tidak hanya itu penegakan hukum secara adil dan tegas merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa ( wally al- amr ) dan pelaksanaan di bidang teknis untuk menjamin stabilitas, keadilan dan keselamatan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Miinudin, Miinudin 196806051988031003 UNSPECIFIED Thesis advisor Ridha, Ahmad Siddiq 199503202023211021 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	apotek, implementasi, obat keras, siyasah dusturiyah, undang-undang
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	04 May 2026 02:38
Last Modified:	04 May 2026 02:38
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6233

Actions (login required)

View Item

Downloads