PERJANJIAN TENTANG SEWA MENYEWA RUMAH DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi di Kecamatan Semidang Lagan Bengkulu Tengah)

SETIAWAN, ANGGA (2022) PERJANJIAN TENTANG SEWA MENYEWA RUMAH DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi di Kecamatan Semidang Lagan Bengkulu Tengah). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) 1911120015 Syariah HES Angga Setiawan.pdf Download (5MB)

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : (1). Bagaimana praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Semidang Lagan Bengkulu Tengah (2). Bagaimana Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Semidang Lagan Bengkulu Tengah Persfektif Hukum Islam (3). Bagaiamana Prakuk Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Semidang Lagan Bengkulu Tengah Persfektif Hukum Perdata. Untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh dan mendalam, Peneliti menggunakan penelitian lapangan (Field research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, data, fakta, dan mekanisme tentang Praktik Sewa Rumah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian itu ditemukan bahwa dalam akad sewa rumah Di Kecamatan Semidang Lagan Bengkulu Tengah dilakukan antara pemilik rumah dan orang yang menyewa rumah. Dalam Pesrspektif Hukum Islam sewa rumah Di Kecamatan Semidang Lagan Bengkulu Tengah telah sesuai denngan konsep Ijarah dalam Hukum Islam, hal ini berdasarkan analisis dilapangan dengan teori Ijarah dalam hukum Islam bahwasannya praktik sewa rumah telah memanuhi syarat dan rukun dari Ijarah dan berdasarkan rasa tolong menolong (ta'awanu) antara pemilik rumah dan penyewa. Sementara itu akad perjanjian sewa rumah dalam perspektif hukum perdata sudah sesuai dengan KUH Perdata, walaupun perjanjian dilakukan tidak secara tertulis dan hanya menggunakan kwitansi pembayaran saja, didalam kwitansi tersebut menyebutkan jumlah uang yang sudah disetor dan waktu berakhirnya perjanjian. Kemudian penulis menganalisis perjanjian sewa rumah tersebut perspektif hukum perdata mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan perjanjian tersebut termasuk perjanjian tidak tertulis. Namun demikian untuk menghindari pembuktian pada saat terjadinya wanprestasi hendaklah perjanjian sewa rumah tersebut dilakukan secara tertulis.

Actions (login required)

View Item