PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Kasus di PT. Prabu Permana Putra Kota Bengkulu)

Alfattah, Naufal Farid (2023) PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Kasus di PT. Prabu Permana Putra Kota Bengkulu). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) 1911120031 Syariah Muamalah NAUFAL FARID ALFATTAH.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di PT Prabu Permana Putra. (2) Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di PT Prabu Permana Putra. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pekerja/karyawan dan pihak PT. Prabu Permana Putra Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja di PT Prabu Permana Putra, sebagai berikut: (a) Kategori karyawan yang mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. Prabu Permana Putra adalah karyawan tetap, pekerja yang telah menyelesaikan training kerja, pekerja yang mengalami sakit saat masih bekerja di perusahaan, pekerja yang meninggal saat masih bekerja di perusahaan, dan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. (b) Besaran biaya BPJS kecelakaan kerja di PT. Prabu Permana Putra tergantung dengan tingkat resiko kecelakaannya, untuk kecelakaan sangat rendah: 0,24%, dari gaji, untuk kecelakan Rendah: 0,54% dari gaji, untuk kecelakaan Sedang: 0,89% dari gaji, untuk kecelakaan Tinggi: 1,27% dari gaji, dan untuk Kecelakaan Sangat tinggi: 1,74% dari gaji. (c) Dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja di PT. Prabu Permana Putra bahwa pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan karyawan dan tidak memenuhi hak-hak karyawan, karena tidak mendaftarkan karyawan ke dalam BPJS Ketengakerjaan. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di PT Prabu Permana Putra, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di PT Prabu Permana Putra tidak terpenuhnya asas-asas dari hukum ekonomi syariah yaitu tolong menolong, saling menguntungkan dalam kerja sama, bermanfaat, kejujuran, keadilan dan tidak diperbolehkan melakukan tipu daya. dikarenakan masih adanya pekerja yang belum memiliki jaminan sosial tenaga kerja dan tidak terpenunhnya hak-hak pekerja sehingga dalam hukum ekonomi syariah hal tersebut tidak boleh dilakukan karena terdapatnya unsur gharar dan bathil.

Actions (login required)

View Item