SENGKETA TANAH YANG DIGADAIKAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam)

Qomalasari, Cindy (2023) SENGKETA TANAH YANG DIGADAIKAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (618kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (620kB) | Preview
	Text (Skripsi) CINDY QOMALASARI NIM.1911120067.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik terjadinya sengketa gadai tanah di Desa Bangun Rejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam (2) Bagaiamana pandangan hukum ekonomi syariah tentang sengketa gadai tanah di Desa Bangun Rejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Bagaimana praktik sengketa gadai tanah dan untuk mengetahui bagaiamana pandangan hukum ekonomi syariah tentang sengketa gadai tanah. Metode penelitian yang di gunakan yaitu analisis kualitatif dan jenis penelitian ini adalah lapangan (field researrch). Informan dalam penelitian ini yaitu penggadai (rahin), penerima gadai (murtahin), dan pihak ketiga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa : (1) Praktik gadai tanah yang dilakukan di Desa Bangun Rejo dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam antara rahin dan murtahin yang sudah mengenal satu sama lain, dengan rahin menjaminkan tanah nya sebagai barang jaminan. Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut rahin yang mengelola tanah jaminan tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu rahin membutuhkan uang untuk keperluan mendesak lainnya sehingga ia menggadaikan kembali tanah jaminan tersebut kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari murtahin.(2) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sengketa gadai tanah yang digadaikan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam sudah memenuhi rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh rahin dan murtahin dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu rahin menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari murtahin. Maka praktik sengketa tanah ini tidak sah karena pemilik tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali atas seizin dari murtahin dan syarat dari barang yang digadaikan adalah tidak terkait dengan hak orang lain, sedangkan dalam praktik ini terdapat hak dari murtahin yang pertama. Adapun transaksi dalam sengketa gadai tanah yang digadaikan mengandung tadlis dan gharar yang hukumnya haram.

Actions (login required)

View Item