TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL AIR SULAU KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

Adepio, Dapid (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL AIR SULAU KABUPATEN BENGKULU SELATAN). Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (388kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (562kB) | Preview
	Text (Skripsi) DAPID ADEPIO 1911120025.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada BPOM (Studi Kasus Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan). Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap jual beli produk makanan kemasan yang tidak terdaftar pada BPOM di Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Proses jual beli produk makanan kemasan dipasar tradisional Air Sulau bahwa terdapat makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran dalam melakukan transaksi jual beli makanan yang belum memiliki nomor pendaftaran di Pasar Tradisional Air Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke pasar. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli produk makanan kemasan, dari segi ijab dan qabul menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak baik antara penjual dan pembeli sepakat mengadakan transaksi jual beli makanan Dari segi obyek barang yang diperjual belikan yang belum memiliki nomor pendaftaran jika tidak ada nomor pendaftaran makanan tidak diperbolehkan atau dilarang mnurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/P ER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan. Dari segi berakhirnya akad dalam transaksi jual beli tersebut antara penjual dan pembeli telah sepakat, setelah terjadi transaksi jual beli dan jika terjadi kecacatan atau ketidaklayakan barang maka diberlakukan khiyar, penjual rela dan diperbolehkan untuk menukar atau mengembalikan barang yang cacat atau basi sesuai kesepakatan dengan pembeli

Actions (login required)

View Item