IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA TAMBANGAN KECAMATAN MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

SARTIKA, PUPI DIWI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA TAMBANGAN KECAMATAN MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (252kB)
	Text BAB II.pdf Download (380kB)
	Text BAB III.pdf Download (199kB)
	Text BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (211kB)
	Text (Skripsi) PUPI DIWI SARTIKA_2011150011.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skirpsi ini, yaitu: 1) bagaiman implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan irigasi di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 2) bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan irigasi di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan penelitian empiris bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukka bahwa 1) Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan irigasi di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan masih adanya permasalahan kerusakan irigasi yang diterjang banjir tahun 2019 lalu. Irigasi belum di perbaiki sejak lima tahun lalu, akibatnya air tidak bisa lagi mengalir ke sawah. Lahan sawah kekeringan, tidak bisa ditanam padi, dan sampai saat ini belum adanya perbaikan. Padahal implementasi Pasal 30 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan luas kurang dari 1.000 hektar dalam satu daerah 2) Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 sudah memiliki unsur legalitas formal, yaitu memiliki dasar hukum yang sah serta tujuan hukum dengan kemaslahatan publik, namun pada implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari pembangunan yang belum fokus pada kepentingan seluruh masyarakat. pemerintah daerah belem memelihara kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya dengan amanah. Belum mencerminkan perinsip-perinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan (al-‗adl), musyawarah (syurah), kesetaraan (al-musawah), tanggung jawab (amannah), kemaslahatan umun (al-maslahah) dan kepatuhan pada hukum. Dengan demikian, meskipun secara normatif pasal 30 peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 telah mendukung tata kelola pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, namun berdasarkan siyasah dusturiyah masih dibutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaannya agar benar-benar mencerminkan perinsip- perinsip keislaman.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Andiko, Toha 197103201996031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Mike, Etry 19910122019032014 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Peraturan daerah, Siyasah Dusturiyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	19 Aug 2026 07:43
Last Modified:	19 Aug 2026 07:43
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6372

Actions (login required)

View Item

Downloads