IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) BENGKULU SELATAN TERHADAP ASET DAERAH BENGKULU SELATAN PRESPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH

Anggraini, Wince Putri (2026) IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) BENGKULU SELATAN TERHADAP ASET DAERAH BENGKULU SELATAN PRESPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (488kB)
	Text BAB II.pdf Download (393kB)
	Text BAB III.pdf Download (593kB)
	Text BAB V.pdf Download (327kB)
	Text (Skripsi) WINCE PUTRI ANGGRAINI_2223150028.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan terkait aset daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti aset yang terbengkalai, tidak termanfaatkan, rusak, hingga tidak tercatat dengan baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implemetasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan terhadap aset daerah serta bagaimana tinjauan siyasah tanfiziyah terhadap pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research, melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen hukum terkait pengelolaan barang milik daerah. Teori Good Governance dan teori Siyasah Tanfiziyah dijadikan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap aset daerah belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan langsung, kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), minimnya pendataan aset yang akurat, serta lemahnya tindak lanjut atas temuan lapangan. Dari perspektif Siyasah Tanfiziyah, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban publik. Penguatan kapasitas, komitmen politik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap aset daerah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Miinudin, Miinudin 196806051988031003 UNSPECIFIED Thesis advisor Rahma, Aneka 199110122019032014 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aset Daerah, Pengawasan, Good Governance, Siyasah Tanfidziyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	19 Aug 2026 07:48
Last Modified:	19 Aug 2026 07:48
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6373

Actions (login required)

View Item

Downloads