TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN RUANG LAUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Downloads

Downloads per month over past year

Tama, Tora Putra Tama (2026) TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN RUANG LAUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (469kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (340kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (693kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
TORA PUTRA TAMA_2223150091.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ruang Laut Persfektif Siyasah Dusturiyah Oleh: Tora Putra Tama, NIM. 2223150091, Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas dan strategis, sehingga pengaturan pemanfaatan ruang laut menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara. Secara konstitusional, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya laut didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 47 yang mengatur pemanfaatan ruang laut melalui mekanisme perizinan oleh pemerintah. Namun, pengaturan pemanfaatan ruang laut melalui mekanisme perizinan berpotensi menimbulkan pergeseran peran negara apabila tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, negara dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib mengelola sumber daya alam demi kemaslahatan umum, sehingga pemberian izin pemanfaatan ruang laut tidak boleh menimbulkan ketidakadilan, merugikan masyarakat pesisir, atau mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengaturan pemanfaatan ruang laut harus tetap menempatkan negara sebagai pengendali utama, sementara mekanisme perizinan berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang berorientasi pada kemakmuran rakyat dan kemaslahatan umat.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
Thesis advisorFauzan, Fauzan197707252002121003UNSPECIFIED
Thesis advisorRahma, Aneka199110122019032014UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Pemanfaatan Ruang Laut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Kelautan, Siyasah Dusturiyah.
Subjects: Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: Dr Syahril Syahril
Date Deposited: 28 Aug 2026 08:38
Last Modified: 28 Aug 2026 08:38
URI: https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6542

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year