ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENDIDIKAN MILITER SEBAGAI PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Quddus, Asy Syahid Ikhsan (2026) ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENDIDIKAN MILITER SEBAGAI PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (444kB)
	Text BAB II.pdf Download (535kB)
	Text BAB III.pdf Download (254kB)
	Text Asy Syahid Ikhsan Quddus_2223150038.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai pemberlakuan pendidikan militer maupun semi-militer bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.04/KESRA. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua batasan masalah utama: pertama, untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kebijakan pendidikan militer dalam penanggulangan kenakalan remaja berdasarkan hukum positif; kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasah Tanfidziyah (fiqh politik eksekutif/pemerintahan) terhadap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer dan sekunder seperti UUD NRI 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur fiqh siyasah dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum positif, kebijakan ini merupakan perwujudan diskresi (freies ermessen) kepala daerah dalam merespons realitas sosial (das sein) tingginya angka kenakalan remaja di Jawa Barat. Namun, terdapat kesenjangan normatif (das sollen) karena penggunaan instrumen Surat Edaran dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang kuat untuk mengatur pembatasan hak peserta didik. Penempatan pelajar sipil di barak militer (Kodam III Siliwangi) juga berpotensi menimbulkan benturan norma terkait jaminan perlindungan anak dan sifat pedagogis-humanis pendidikan nasional. Sementara dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan ini pada dasarnya selaras dengan asas Tasharruf al-Imam 'ala al-Raiyyah Manuthun bi al-Mashlahah (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat). Kendati demikian, implementasinya harus tetap memenuhi kaidah tata kelola pemerintahan Islam yang mengedepankan keadilan dan prinsip menghindari kemudaratan (dar‟ al-mafasid), sehingga pola pembinaan yang diterapkan wajib steril dari tindakan kekerasan ala militer yang dapat mengancam tumbuh kembang fisik maupun psikologis anak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Suwarjin, Suwarjin 196904021999031004 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Kosasih, Ade 198203182010011012 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Jawa Barat, Pendidikan Militer, Kenakalan Remaja, Hukum Tata Negara, Siyasah Tanfidziyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	17 Sep 2026 02:13
Last Modified:	17 Sep 2026 02:13
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7130

Actions (login required)

View Item

Downloads