PENYELESAIAN SENGKETA UMROH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA DAN KEPOLISIAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU)

MARDIANSYAH, HAMZAH (2025) PENYELESAIAN SENGKETA UMROH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA DAN KEPOLISIAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU). Doktoral (S3) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (927kB)
	Text BAB I.pdf Download (334kB)
	Text BAB II.pdf Download (779kB)
	Text BAB III.pdf Download (217kB)
	Text BAB V.pdf Download (186kB)
	Text HAMZAH MARDIANSYAH__2323780021.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu dalam penyelesaian sengketa penyelenggaraan umrah; (2) mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya sengketa antara jamaah dan travel umrah; serta (3) menganalisis kewenangan kedua lembaga tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis data lapangan dan regulasi terkait. Hasil penelitian sebagai berikut. (1) faktor penyebab terjadinya sengketa antara jamaah dan travel umrah di Provinsi Bengkulu yaitu ketidakjelasan informasi seperti keterlambatan keberangkatan, ketidakamanan layanan melalui pembatalan sepihak, tidak terpenuhinya fasilitas sesuai kesepakatan, ketiadaan kompensasi atas kerugian jamaah, dan praktik ilegal penyelenggara perjalanan umrah yang tidak terdaftar resmi. (2) Kewenangan Kanwil Kementerian Agama meliputi pengawasan dan pembinaan penyelenggara umrah, mediasi sengketa, pengaturan perizinan, pemberian sanksi administratif, pengawasan dana, serta penyediaan bimbingan teknis. Sementara itu, kewenangan Polda Bengkulu mencakup penindakan pelaku penipuan dan penggelapan dana, penyelidikan dan penuntutan perkara pidana, pencegahan praktik kecurangan, perlindungan masyarakat dari kejahatan terorganisir, serta koordinasi dengan lembaga terkait. (3) Analisis Maqashid Syariah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan kedua lembaga telah relevan dengan tiga tujuan syariah yang utama. Pada aspek Hifz al-Mal, kedua lembaga berperan melindungi dana jamaah melalui pengawasan dan penegakan hukum. Pada aspek Hifz ad-Din, penyelesaian sengketa memastikan kelancaran ibadah dan perlindungan hak keagamaan jamaah. Pada aspek Hifz al-Nafs, penyelesaian difokuskan pada keamanan perjalanan dan pencegahan kerugian fisik maupun psikologis. Dengan demikian, kewenangan Kanwil Kemenag dan Polda Bengkulu telah memenuhi prinsip perlindungan yang sesuai dengan Maqashid Syariah dalam penyelenggaraan umrah di Provinsi Bengkulu.

Item Type:	Thesis (Doktoral (S3))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Isnaini, Desi UNSPECIFIED UNSPECIFIED Thesis advisor Jalili, Ismail UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, penyelesaian sengketa, maqashid syari’ah
Subjects:	Pascasarjana > Studi Islam (S3)
Divisions:	Pascasarjana > Studi Islam (S3)
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	28 Sep 2026 01:42
Last Modified:	28 Sep 2026 01:42
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7427

Actions (login required)

View Item

Downloads