HARSANA, HARSANA (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DEPAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (416kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (343kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (553kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (262kB) |
|
|
Text
HARSANA_2423760041.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl perspektif fikih siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi tidak selalu berhasil mencapai perdamaian sehingga perkara anak tetap dilanjutkan melalui proses peradilan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi, menganalisis tinjauan yuridis, serta menganalisis perspektif fikih siyasah terhadap diversi yang gagal dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim telah mengupayakan diversi melalui musyawarah yang melibatkan anak, korban, orang tua, Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Akan tetapi, diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan efektif untuk menghentikan proses pidana anak sehingga perkara tetap dilanjutkan melalui proses persidangan formal. Secara yuridis, pelaksanaan diversi dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa diversi telah memenuhi aspek formal hukum, namun belum sepenuhnya mewujudkan tujuan substantif restorative justice. Diversi dalam praktik perkara a quo terkesan hanya menjadi formalitas prosedural karena musyawarah perdamaian yang telah menghasilkan kesepakatan tidak memiliki kekuatan efektif dalam menghentikan proses pidana anak akibat adanya keberatan dari penuntut umum terhadap pelaksanaan diversi. Dalam perspektif fikih siyasah, diversi sejalan dengan prinsip ishlah, musyawarah, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam. Diversi dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi anak, korban, dan masyarakat. Namun demikian, kegagalan diversi menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya tercapai secara optimal.
| Item Type: | Thesis (Magister (S2)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Diversi, Anak, Restorative Justice, Fikih Siyasah, Sistem Peradilan Pidana Anak. | ||||||||||||
| Subjects: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2) | ||||||||||||
| Depositing User: | furqon adli | ||||||||||||
| Date Deposited: | 02 Oct 2026 07:43 | ||||||||||||
| Last Modified: | 02 Oct 2026 07:45 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7594 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics