IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI PEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu)

Afrianty, Nora (2026) IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI PEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text BAB I.pdf Download (256kB)
	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (267kB)
	Text BAB I.pdf Download (256kB)
	Text BAB III.pdf Download (166kB)
	Text BAB V.pdf Download (190kB)
	Text NORA AFRIANTY_2423760014.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran Wali Pemasyarakatan dalam mendukung keberhasilan pembinaan narapidana, khususnya narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan pembinaan yang lebih kompleks. Meskipun secara normatif kewenangan tersebut telah diatur, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam program pembinaan narapidana berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yuridis normatif, serta menggunakan kerangka Siyasah Tanfidziyah untuk menilai aspek keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan rasio petugas dengan narapidana, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta belum adanya regulasi teknis terbaru pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Selain itu, pendekatan pembinaan terhadap narapidana perempuan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan gender. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan profesionalitas dalam pengelolaan otoritas publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas petugas, serta pembaruan regulasi untuk mendukung optimalisasi peran Wali Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan yang berkeadilan dan berorientasi pada rehabilitasi.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Mahdi, Imam 196503071989031 UNSPECIFIED Thesis advisor Julir, Nenan 197509252006042002 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Wali Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Siyasah Tanfidziyah
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	05 Oct 2026 08:36
Last Modified:	05 Oct 2026 08:36
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7711

Actions (login required)

View Item

Downloads