MARTANDHO, MARTANDHO (2026) STUDI KOMPARASI SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESIONALITAS ADVOKAT ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DEPAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (405kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (412kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (732kB) |
|
|
Text
MARTANDHO_2223150034.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Penelitian ini berjudul "Studi Komparasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Profesionalitas Advokat Antara Indonesia dan Singapura Perspektif Siyasah Dusturiyah" dan bertujuan menganalisis perbandingan sistem pengelolaan profesi advokat di kedua negara, khususnya dalam hal mekanisme pembinaan kompetensi dan pengawasan etika. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik studi pustaka yang mengkaji berbagai sumber hukum primer seperti Undang Undang Advokat dan Legal Profession Act, serta literatur keislaman yang relevan dengan siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam struktur organisasi profesi di kedua negara. Di Indonesia, sistem yang berlaku adalah Multi Bar Association, di mana pembinaan dan pengawasan dilakukan secara desentralisasi oleh berbagai organisasi advokat, sehingga berdampak pada fragmentasi standar dan memicu fenomena "kutu loncat" bagi advokat bermasalah. Sementara itu, Singapura menerapkan sistem Single Bar yang terpusat di bawah The Law Society of Singapore, disertai kewajiban Continuing Professional Development (CPD) yang ketat untuk menjamin pembaruan kompetensi secara berkelanjutan. Dalam hal pengawasan, Indonesia mengandalkan mekanisme internal melalui Dewan Kehormatan organisasi, sedangkan Singapura menggunakan model ko-regulasi yang melibatkan lembaga independen otoritas yudisial tertinggi (Court of Three Judges) untuk menjamin transparansi dan objektivitas sanksi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, model ideal pembinaan advokat di Indonesia sebaiknya mengadopsi prinsip itqan (profesionalisme) melalui standardisasi pendidikan nasional dan prinsip wilayatul hisbah (pengawasan aktif) dengan membentuk Dewan Kehormatan Nasional yang independen. Sistem ini menuntut akuntabilitas ganda (mas’uliyah), di mana advokat tidak hanya bertanggung jawab secara horizontal kepada hukum dan masyarakat, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan dalam menegakkan keadilan sebagai officium nobile.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Advokat, Siyasah Dusturiyah, Indonesia, Singapura, Studi Komparasi, Pembinaan dan Pengawasan. | ||||||||||||
| Subjects: | Syari'ah > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara | ||||||||||||
| Depositing User: | furqon adli | ||||||||||||
| Date Deposited: | 06 Oct 2026 02:54 | ||||||||||||
| Last Modified: | 06 Oct 2026 02:54 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7782 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics