PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

NOVA, VONIZA JULIA (2026) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (783kB)
	Text BAB I.pdf Download (697kB)
	Text BAB II.pdf Download (785kB)
	Text BAB III.pdf Download (285kB)
	Text BAB V.pdf Download (440kB)
	Text VONIZA JULIA NOVA_2223150054.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 dalam perspektif fiqh siyasah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, ketidaksesuaian pelaporan nilai transaksi tanah dan bangunan, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah dan masyarakat wajib pajak, serta data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Bengkulu dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, seperti kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan nilai transaksi sebenarnya, lemahnya sinkronisasi data antara instansi terkait, serta kurang optimalnya pengawasan xii dan penegakan sanksi. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan pemungutan BPHTB dapat dikategorikan sebagai bagian dari siyasah maliyah karena berkaitan dengan kebijakan keuangan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemungutan BPHTB dipandang sah sepanjang dilakukan secara adil, transparan, berdasarkan hukum, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Gusmansyah, Wery 1982202122011011009 UNSPECIFIED Thesis advisor Niffilayani, Anita 198801082020122004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Fiqh Siyasah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	20 Oct 2026 02:53
Last Modified:	20 Oct 2026 02:53
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8276

Actions (login required)

View Item

Downloads