IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN TERHADAP ANTRIAN KENDARAAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI AIR SEBAKUL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

DANIATI, SETYANA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN TERHADAP ANTRIAN KENDARAAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI AIR SEBAKUL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (419kB)
	Text BAB II.pdf Download (494kB)
	Text BAB III.pdf Download (361kB)
	Text (SKRIPSI) SETYANA DANIATI_2111150076.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang melarang perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, khususnya terhadap antrian kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Air Sebakul. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam mengatur dan mengatasi gangguan fungsi jalan akibat antrian kendaraan yang sering terjadi di SPBU tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya di lapangan, serta didukung dengan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di SPBU Air Sebakul. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan perspektif siyāsah dusturiyyah (politik konstitusional Islam) untuk menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga fungsi jalan sesuai amanah undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 12 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang melarang perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan, belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan, minimnya penegakan hukum, koordinasi yang kurang optimal antara pengelola SPBU dan aparat lalu lintas, serta rendahnya kesadaran sebagian pengguna kendaraan sehingga mengakibatkan kemacetan dan gangguan fungsi jalan di sekitar SPBU. Dari perspektif siyāsah dusturiyyah, Pasal 12 ayat (1) bukan hanya aturan administratif, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan xi kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, pengelolaan antrian kendaraan harus memperhatikan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas demi kemaslahatan bersama. Pemerintah dan pengelola SPBU wajib memastikan pengaturan antrian tidak merugikan pengguna jalan lain serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas. Kepatuhan pengguna kendaraan terhadap aturan ini merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah (ulil amri) yang berwenang mengatur lalu lintas demi keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Andiko, Toha 1975082720000311001 UNSPECIFIED Thesis advisor Putra, Ifansyah 199303312019031005 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	antrian kendaraan, fungsi jalan, Implementasi, siyāsah dusturiyyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	10 Sep 2025 07:15
Last Modified:	10 Sep 2025 07:19
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4947

Actions (login required)

View Item

Downloads