ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Syafitriani, Alensi (2023) ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (394kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (337kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) ALENSI SYAFITRIANI_1911150130.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Analisis Undang�Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu berupa partisipasi dengan memberikan aspirasi baik dalam bentuk tertulis dan/ atau lisan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Serta Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian sekaligus keadilan bagi warga masyarakat maka proses pembentukannya dilakukan dengan jujur dan transparan serta memberikan akses kepada publik untuk memberikan masukannya atas suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fungsi lembaga legislasi pertama, undang-undang yang dikeluarkan oleh shulthah tasyri’iyyah adalah undang-undang yang disyariatkan-Nya dalam Al�Qur’an yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Kedua, yaitu melakukan penalaran (ijtihad) terhadap permasalahan atau ketentuan yang tidak dijelaskan secara detail oleh nash. Disinilah perlunya shulthah tasyri’iyyah yang merupakan badan legislasi dari (ahlu halli wal aqd) yang diisi para mujtahid dan ahli fatwa. Dalam Islam lembaga legislatif memiliki kemiripan dengan ahlu halli wal aqd yang memiliki tugas, yaitu menegakkan aturan yang ditentukan dalam syariat Islam, menafsirkan ketentuan yang dari nash Al-Qur’an dan Hadis, memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol jalannya kepemimpinan khalifah. Dalam majelis syura tersebut perlunya musyawarah dalam setiap menentukan hukum dan membuat kebijakan. Seperti pada kepemimpinan Rasulullah dan selalu mengedepankan musyawarah karena mengacu pada firman Allah Al-Qur’an surah as-Syura ayat 38 yang menjadi landasan yuridis baginya.

Actions (login required)

View Item