IMPLIKASI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PERMOHONAN FIKTIF POSITIF OLEH UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Kusuma Dewi, Apriliani (2024) IMPLIKASI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PERMOHONAN FIKTIF POSITIF OLEH UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, uinfas bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (576kB)
	Text BAB I.pdf Download (177kB)
	Text BAB II.pdf Download (292kB)
	Text Apriliani Kusuma Dewi_2011150054.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1)Bagaimana Implikasi Yuridis Penghapusan Keputusan Fiktif Positif Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, 2) Bagaimana Implikasi Yuridis Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Implikasi yang di didapat ada positif dan negative. Implikasi positifnya peluang mengajukan fiktif positif bagi masyarakat menjadi banyak, karena jangka waktu yang diperpendek dari 10 hari kerja menjadi 5 hari. Kemudian implikasi negatifnya hilangnya kewenangan PTUN menyelesaikan permohonan fiktif positif. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa mendapatkan kepastian hukum karena pengadilan yang biasanya memutus fiktif positif sudah tidak ada lagi. 2) Lembaga peradilan dalam islam (Qadha’iyyah) bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam negara, sedangkan PTUN juga berwenang untuk mengadili sengketa yang muncul akibat perbuatan pejabat tata usaha negara. Juga dapat disimpulkan bahwa PTUN juga termasuk kedalam qadha’iyyah. Jika dilihat dari kemanfaatan hukum dan keadilan hukum pasal 175 poin 7 Undang�Undang No. 6 Tahun 2023 tentang mekanisme baru fiktif positif ini selaras dengan siyasah dusturiyah,karena siyasah dusturiyah membahas tentang peraturan perundang-undangan yang pembentukannya harus membawa kemaslahatan. Kemaslahatan suatu peraturan bisa terwujud jika hukum yang dibentuk membawa kepada kepastian, kemanfaatan dan keadilan

Actions (login required)

View Item