TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGELOLA (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)

HARIZON, BOMBI ASEP (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGELOLA (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma). Undergraduate thesis, uinfas bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (891kB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BOMBI ASEP HARIZON_1711120054.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam kerjasama pengelolahan lahan kelapa sawit di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik dengan pengelola lahan kelapa sawit di desa Gunung Bantan Kabupaten Seluma ? Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik dan pengelola. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Berdasarkan praktik bagi hasil yang di laksanakan oleh oleh masyarakat Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mirip dengan mukhabarah. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola. Secara umum alasan pemilik dan pengelola melakukan kerjasama ini faktor tolong�menolong dan akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas. Selain itu sistem bagi hasil yang dilakukan adalah bagi hasil yakni 50:50 untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk pengelola. (2) Berdasarkan tinjauan Hukum Islam bahwa pelaksanaan praktik bagi hasil antara pengelola dengan pemilik kebun di Desa Gunung Bantan Kecamatan Alas Maras yaitu tidak sah karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan, jadi mengandung gharar (ketidakjelasan) dari segi pembagian hasil dan waktu, praktik tersebut belum sesuai menurut syariat Islam, serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dan mengandung dharar karena merugikan salah satu pihak yaitu pengelola.

Actions (login required)

View Item