SIAGIAN, SAIDAH (2024) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kantor Women's Crisis Centre Kota Bengkulu). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
![]() |
Text
DEPAN.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (470kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (269kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (202kB) |
![]() |
Text (TESISI)
SAIDAH SIAGIAN__2111760018.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Women's Crisis Centre Kota Bengkulu apakah sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan Pengumpulan data menggunakan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Direktur Eksekutif/Staf pendamping korban Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre Kota Bengkulu. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikategorikan dalam dimensi pencegahan terjadinya KDRT masih terhambat oleh beberapa penyebab yaitu: fokus pada UU PKDRT masih terpusat pada dimensi penanganan/penindakan semata, pencegahan masih parsial, dan sosialisasi yang tidak disertai dengan aksi cepat tanggap (quick response), sehingga menyebabkan kurang optimal. Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa semua bentuk KDRT merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratan, bertentangan sekaligus prinsip mu'asyarah bi al-ma"ruf yang diajurkan dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah ialah dengan menggunakan Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif), pemerintah selaku al Mujtahid, peraturan perundang-undangan tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai Mujtahid Fih dan pembentukan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Item Type: | Thesis (Magister (S2)) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Implementasi, UU PKDRT, Fiqh Siyasah Dusturiyah. | ||||||||||||
Subjects: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
Divisions: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2) | ||||||||||||
Depositing User: | furqon adli | ||||||||||||
Date Deposited: | 17 Apr 2025 04:36 | ||||||||||||
Last Modified: | 17 Apr 2025 04:36 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4217 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year