ANALISIS KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)

Hartanto, Hartanto (2025) ANALISIS KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (875kB)
	Text BAB I.pdf Download (291kB)
	Text BAB II.pdf Download (399kB)
	Text BAB III.pdf Download (318kB)
	Text (TESIS) HARTANTO_2323760016.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Tesis ini, yaitu: 1. Bagaimana Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma. 2 Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma, Ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan PTUN di Kabupaten Seluma mencerminkan lemahnya supremasi hukum dan kepastian hukum dalam administrasi negara. Faktor utama penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan, intervensi politik, minimnya sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pejabat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, serta tata kelola pemerintahan yang baik terhambat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan mekanisme sanksi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum bagi pejabat terkait agar kepatuhan terhadap hukum dapat terwujud secara efektif. ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN di Kabupaten Seluma menunjukkan lemahnya implementasi supremasi hukum dalam sistem administrasi negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, kepatuhan terhadap hukum adalah suatu keharusan bagi pemerintah dan pejabat negara untuk menjaga keadilan serta kemaslahatan umat. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan seperti penegakan sanksi yang lebih tegas, perbaikan sistem birokrasi, serta peningkatan pengawasan harus dilakukan agar hukum dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan tidak lagi diabaikan oleh pejabat yang berwenang

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Kenedi, John 196205031986031004 UNSPECIFIED Thesis advisor Jalili, Ismail 197406182009011004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Ketidak Patuhan, Pejabat TUN dan Putusan Pengadilan PTUN
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	10 Sep 2025 05:16
Last Modified:	10 Sep 2025 05:17
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4917

Actions (login required)

View Item

Downloads