PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

YURIDA, EMA (2025) PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (672kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (646kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (518kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) EMA YURIDA_2111150046.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penulisan skripsi ini berlatar belakang dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Narkotika adalah zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal. Meskipun aturan mengenai Pelarangan penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi penyalahgunaan Narkotika masih dikategorikan dalam jumlah yang banyak. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan serta mempelajari secara interaksi sosial dengan responden melalui wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan sudah banyak upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap (P4GN) Narkotika jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serta hambatan seperti sinergi antar lembaga, kebutuhan BNNK pada kabupaten, Fasilitas juga infrastruktur yang minim, keterbatasan pada sumber daya personel (SDM), dan minimnya pada anggaran operasional. Selain itu menurut perspektif siyasah al-sulthan al-tanfidziyah itu dalam persoalan ulil amri atau lembaga eksekutif dinilai belum sepenuhnya kesesuaian pelaksanaan amanat undang-undang oleh BNN Provinsi Bengkulu dengan prinsip siyasah tanfidziyah . diantaranya prinsip efektivitas dan efisiensi, Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, dan Jangkauan sosialisasi yang belum merata.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Suwarjin, Suwarjin 1969030819966031005 UNSPECIFIED Thesis advisor Mike, Etry 198811192019032010 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	badan narkotika nasional, P4GN, siyasah tanfidziyah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	01 Oct 2025 03:23
Last Modified:	01 Oct 2025 03:29
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5617

Actions (login required)

View Item

Downloads