IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NO 05 TAHUN 2014 TERHADAP PENYEDIAAN RUMAH AMAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)

SARI, MELNIA PUSPITA (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NO 05 TAHUN 2014 TERHADAP PENYEDIAAN RUMAH AMAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (784kB)
	Text BAB I.pdf Download (196kB)
	Text BAB II.pdf Download (305kB)
	Text BAB III.pdf Download (184kB)
	Text BAB V.pdf Download (165kB)
	Text (Skripsi) MELNIA PUSPITA SARI_2111150009.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Bengkulu yang tidak dibarengi dengan ketersediaan fasilitas rumah aman yang memadai sebagai tempat perlindungan dan pemulihan sementara bagi korban. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu terhadap penyediaan rumah aman berdasarkan Perda No. 05 Tahun 2014? dan (2) Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap peran tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research ) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan dari Dinas P3AP2KB, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif deduktif untuk menarik kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu dalam penyediaan rumah aman belum terlaksana secara optimal sesuai amanat Perda No. 05 Tahun 2014. Hingga saat ini, Kota Bengkulu belum memiliki rumah aman yang dikelola secara mandiri dan masih bergantung pada fasilitas milik provinsi atau pihak swasta. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana, serta kurangnya tenaga ahli profesional. Dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya konsep maslahah mursalah, penyediaan rumah aman merupakan kewajiban pemerintah (imam ) untuk mewujudkan kemaslahatan umat (tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah ). Ketiadaan rumah aman dinilai tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah ) dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs ) dan akal anak sebagai generasi penerus.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Fauzan, Fauzan 197707252002121003 UNSPECIFIED Thesis advisor Zakiruddin, M. Aziz 199504232020121007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Rumah Aman, Anak Korban Kekerasan, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	10 Mar 2026 07:39
Last Modified:	10 Mar 2026 07:39
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6075

Actions (login required)

View Item

Downloads