IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH” (Studi Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

Puspita,, Ena (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH” (Studi Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text (Skripsi) ENA PUSPITA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB 1.pdf Download (438kB)
	Text BAB II.pdf Download (577kB)
	Text BAB III.pdf Download (583kB)

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, serta dianalisis dalam perspektif siyāsah idāriyah. Kecamatan Sukaraja dipilih karena termasuk wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi sehingga menjadi prioritas kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan, meliputi pendataan keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga, surveilans, dan audit kasus stunting. Pendataan dilakukan secara berjenjang dari desa hingga kabupaten dengan melibatkan Tim Pendamping Keluarga serta pemanfaatan aplikasi Elsimil dan New SIGA. Pendampingan mencakup edukasi, konseling, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta fasilitasi akses layanan kesehatan. Surveilans terintegrasi dengan kegiatan posyandu, sedangkan audit kasus dilakukan secara sistematis hingga tahap rekomendasi.Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi dan keterbatasan sumber daya sehingga hasilnya belum optimal. Dalam perspektif siyāsah idāriyah, kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hak dasar anak demi keberlanjutan generasi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Yusmita, Yusmita 197106241998032001 UNSPECIFIED Thesis advisor Ali,, A. Majid 196504011986021007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	DP3AP2KB, Implementasi kebijakan, Peraturan bupati, Stunting, Siyasah Idariah
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuli Astria
Date Deposited:	27 Apr 2026 07:36
Last Modified:	27 Apr 2026 07:36
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6156

Actions (login required)

View Item

Downloads