IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH KOTA BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Afriansyah, Beni (2023) IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH KOTA BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text (Skripsi) DEPAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB I.pdf Download (397kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi) BAB II.pdf Download (525kB) | Preview
	Text (Skripsi) BENI AFRIANSYAH.1911150103.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu (2) Bagaimana kajian Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu danmasyarakat Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang, antara lain: a.melakukan tindakan penertiban Non-Yutisial, b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Dalam pandangan fiqh siyasah peran Satpol PP dalam menegakan Perda sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu al- amr bi al- ma‟ruf wa al-nahy „an al-munkar dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain x itu, peran dan tugas dari Satpol PP juga sejalan dengan konsep Wilayatul al-Hisbah. Dimana lembaga pengawasan ini mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu lembaga ini pun berhak mengadili dan menindak apabila ada yang melakukan kecurangan atau pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan fiqh siyasah dan juga tidak melanggar syariat Islam yang berlaku.

Actions (login required)

View Item