PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 7 TAHUN 2023 PASAL 87 TENTANG PEMELIHARAAN BENDUNGAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAUR

Downloads

Downloads per month over past year

Pania, Calista (2026) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 7 TAHUN 2023 PASAL 87 TENTANG PEMELIHARAAN BENDUNGAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAUR. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (387kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (978kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (481kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (384kB)
[img] Text
BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (298kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Calista Pania_2223150006.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 87 Tentang Pemelharaan Bendungan Prespektif Siyasyah Dusturiyah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur Oleh: Calista Pania, NIM. 2223150006, Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemeliharaan bendungan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kaur; dan (2) mengkaji implementasi tersebut dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 87 Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023 di Kabupaten Kaur belum berjalan efektif akibat keterbatasan anggaran, minimnya tenaga teknis, ketiadaan SOP, dan belum adanya regulasi daerah pendukung. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, implementasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (al-„adl), amanah (al-amanah), musyawarah (syura), pengawasan (hisbah), dan kemaslahatan umum (maslahah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan sumber daya, serta pelibatan masyarakat secara sistematis agar pemeliharaan bendungan dapat berjalan efektif dan sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyyah.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
UNSPECIFIEDMiinudin, Miinudin11968060519988031003UNSPECIFIED
UNSPECIFIEDZakiruddin, Muhammad Aziz199504232020121007UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Pemeliharaan Bendungan, Pasal 87 Permen PUPR, Kabupaten Kaur, Siyasah Dusturiyyah.
Subjects: Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: Dr Syahril Syahril
Date Deposited: 28 Aug 2026 08:48
Last Modified: 28 Aug 2026 08:48
URI: https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6529

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year