KURNIAWAN, WAHYUDI AGUS (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DEPAN.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (546kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (549kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (330kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (396kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
WAHYUDI AGUS KURNIAWAN_2323760008.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu) Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam perspektif Fikih Siyasah. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research, melalui pengumpulan data primer dan sekunder menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 telah dijalankan melalui DP3AP2KB dan UPTD PPA dengan berbagai layanan perlindungan, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan SDM profesional, sarana-prasarana yang belum memadai, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor. Dari perspektif Fikih Siyasah, Perda ini pada dasarnya telah mencerminkan prinsip maslahah dan keadilan melalui upaya perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keselamatan perempuan dan anak, meskipun manfaat yang diharapkan masih belum sepenuhnya dirasakan secara nyata karena ketimpangan akses dan hambatan struktural. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum daerah, tetapi juga wujud tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.
| Item Type: | Thesis (Magister (S2)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Peraturan Daerah, Kekerasan Seksual, Fikih Siyasah | ||||||||||||
| Subjects: | Syari'ah > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2) | ||||||||||||
| Depositing User: | Dr Syahril Syahril | ||||||||||||
| Date Deposited: | 31 Aug 2026 08:18 | ||||||||||||
| Last Modified: | 31 Aug 2026 08:18 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6676 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics