ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PROFESIONALISME POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI POLDA BENGKULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

UTAMA, PERAN SAPUTRA (2026) ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PROFESIONALISME POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI POLDA BENGKULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (598kB)
	Text BAB II.pdf Download (433kB)
	Text BAB III.pdf Download (177kB)
	Text BAB V.pdf Download (261kB)
	Text PERAN SAPUTRA UTAMA__2423760032.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Kota Bengkulu serta meninjaunya dari perspektif fiqih siyasah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas tindak pidana asusila yang menuntut kinerja aparat kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan, serta pentingnya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam praktik penegakan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparat kepolisian serta pihak terkait di Kota Bengkulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan praktik di lapangan, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah seperti keadilan („adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Kota Bengkulu secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor budaya masyarakat yang mempengaruhi pelaporan kasus. Dari perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan tugas kepolisian tersebut telah mencerminkan nilai-nilai dasar seperti keadilan dan kemaslahatan, namun masih perlu ditingkatkan dalam aspek integritas, transparansi, dan perlindungan terhadap korban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki peran penting dalam membentuk profesionalisme polisi, namun diperlukan upaya peningkatan kualitas aparat dan penguatan nilai-nilai etika berbasis fiqih siyasah agar penanggulangan tindak pidana asusila dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Ismail, Ismail 197206112005011002 UNSPECIFIED Thesis advisor Iqbal, Moch 197505262009121001 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Profesionalisme Polisi, Tindak Pidana Asusila, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Fiqih Siyasah, Polda Bengkulu.
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	merdansyah merdansyah
Date Deposited:	04 Sep 2026 01:46
Last Modified:	04 Sep 2026 01:46
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6882

Actions (login required)

View Item

Downloads