PERAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENANGANAN ASET BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

KURNIASARI, ADE DESTI (2026) PERAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENANGANAN ASET BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (549kB)
	Text BAB II.pdf Download (563kB)
	Text BAB III.pdf Download (395kB)
	Text BAB V.pdf Download (319kB)
	Text ADE DESTI KURNIASARI_2223150067.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya aset daerah yang kurang terawat dan belum dimanfaatkan secara optimal di Provinsi Bengkulu. Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran penting dalam pengawasan, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BKAD dalam penanganan aset daerah berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 serta tinjauannya dalam perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD Provinsi Bengkulu telah menjalankan perannya dalam pengelolaan aset daerah melalui pengawasan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan aset sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurang optimalnya pemanfaatan aset dan masih adanya aset yang terbengkalai. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, maslahah, dan larangan tabdzir (pemborosan), sehingga aset daerah dapat memberikan x manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Jalihi, Ismail 197406182009011004 UNSPECIFIED Thesis advisor Antony, Zacky 197705032025211011 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	BKAD, Pengelolaan Aset Daerah, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	17 Sep 2026 08:28
Last Modified:	17 Sep 2026 08:28
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7201

Actions (login required)

View Item

Downloads