TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

DUWITASARI, HERPIKA (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (385kB)
	Text BAB II.pdf Download (532kB)
	Text BAB III.pdf Download (372kB)
	Text BAB V.pdf Download (391kB)
	Text HERPIKA DUWITASARI_2223150042.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bengkulu perspektif siyasah tanfidziyah. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pengelolaan dan pemeliharaan RTH di Kota Bengkulu, seperti terjadinya alih fungsi lahan, kerusakan fasilitas taman, kurangnya pemeliharaan, serta belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga fungsi ekologis, sosial, dan estetika RTH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan RTH di Kota Bengkulu serta untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap tanggung jawab tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta masyarakat Kota Bengkulu. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dan perlindungan RTH melalui pembangunan taman kota, pemeliharaan jalur hijau, penghijauan, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, serta edukasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan x berupa keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terjadinya kerusakan fasilitas RTH. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan RTH merupakan bentuk pelaksanaan amanah dan kewajiban pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan, pemeliharaan, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan RTH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED . Rohmadi, . Rohmadi 197103201996031001 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Kosasih, Ade 199504232020121007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab Hukum, Pemerintah Daerah, Ruang Terbuka Hijau, Siyasah Tanfidziyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	01 Oct 2026 01:32
Last Modified:	01 Oct 2026 01:32
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7533

Actions (login required)

View Item

Downloads