PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA AIR KOTOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

SAPUTRA, ANTON DEWA (2026) PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA AIR KOTOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (977kB)
	Text BAB I.pdf Download (392kB)
	Text BAB II.pdf Download (412kB)
	Text BAB III.pdf Download (480kB)
	Text BAB V.pdf Download (194kB)
	Text ANTON DEWA SAPUTRA_NIM _2223150004.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: (1) Pelaksanaan Kewenangan Dan Fungsi Kepala Desa Di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya Kewenangan Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf G, Dan (2) Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dan Fungsi Kepala Desa tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada data dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menunjukkan adanya sejumlah temuan terkait belum optimalnya pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban di beberapa desa, termasuk Desa Air Kotok, antara lain berupa lemahnya koordinasi antara kepala desa dengan Linmas, minimnya pelaksanaan patroli keamanan lingkungan, serta belum optimalnya penanganan konflik sosial di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan kepala desa di Desa Air Kotok belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban masih terkendala oleh keterbatasan koordinasi dengan lembaga desa, lemahnya kapasitas Linmas, serta belum tersedianya peraturan desa yang secara khusus mengatur mekanisme pemeliharaan ketertiban. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kewenangan kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip al-Amanah wa al-Mas’uliyyah (amanah dan tanggung jawab), al-‘Adalah fi at-Tanfidz (keadilan dalam pelaksanaan), dan al-Hifz al-Amn wa al-Nizam (pemeliharaan keamanan dan ketertiban). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, pembentukan peraturan desa tentang ketertiban umum, serta peningkatan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa guna mewujudkan pemerintahan desa yang amanah sesuai perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan nilai-nilai Islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Gusmansyah, Wery 198202122011011009 UNSPECIFIED Thesis advisor Ali, A. Majid 196504011986021007 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa, Ketentraman dan Ketertiban Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Desa Air Kotok.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	05 Oct 2026 07:38
Last Modified:	05 Oct 2026 07:38
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7698

Actions (login required)

View Item

Downloads