PEMENUHAN HAK SIPIL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM MENDAPATKAN AKSES DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Husna, Innaharda (2026) PEMENUHAN HAK SIPIL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM MENDAPATKAN AKSES DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (750kB)
	Text BAB II.pdf Download (743kB)
	Text BAB III.pdf Download (493kB)
	Text BAB V.pdf Download (627kB)
	Text INNAHARDA HUSNA_2223150010.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya penyandang disabilitas mental yang belum memiliki dokumen kependudukan, padahal dokumen tersebut merupakan bentuk pengakuan hukum dan syarat untuk memperoleh berbagai layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas mental dalam mendapatkan akses dokumen kependudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan Siyasah Tanfidziyah. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas mental dalam memperoleh dokumen kependudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya program khusus bagi penyandang disabilitas mental, pelayanan administrasi kependudukan yang masih bersifat pasif, belum tersedianya data yang terintegrasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan SDM, dan anggaran. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas mental belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan pelayanan yang lebih inklusif guna menjamin terpenuhinya hak sipil penyandang disabilitas mental secara adil dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Sirajudin, Sirajudin 196003071992021001 UNSPECIFIED Thesis advisor Kosasih, Ade UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan, Hak Sipil, Penyandang Disabilitas Mental, Siyasah Tanfidziyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	john hendri
Date Deposited:	07 Oct 2026 02:17
Last Modified:	07 Oct 2026 02:17
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7891

Actions (login required)

View Item

Downloads