TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH PEKERJA PEMETIK SAWIT BRONDOLAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma)

UTAMI, TIARA PUTRI (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH PEKERJA PEMETIK SAWIT BRONDOLAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text BAB I.pdf Download (517kB)
	Text BAB II.pdf Download (587kB)
	Text BAB III.pdf Download (247kB)
	Text BAB V.pdf Download (287kB)
	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text TIARA PUTRI UTAMI_2223120062.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Fenomena pengupahan pekerja pemetik sawit brondolan di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma menunjukkan praktik kerja yang masih bersifat informal dengan sistem borongan berdasarkan hasil kerja. Penentuan upah, kesepakatan kerja, mekanisme penimbangan, hingga pembayaran dilakukan secara sederhana melalui komunikasi lisan tanpa perjanjian tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemberian upah pekerja pemetik sawit brondolan serta meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan telah memenuhi unsur kesepakatan awal antara pemilik kebun dan pekerja serta menggunakan sistem upah berbasis hasil (ujroh/ijarah al-‘amal). Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketiadaan standar upah yang jelas, keterbatasan transparansi dalam proses penimbangan, ketidakpastian waktu pembayaran, serta lemahnya perlindungan kerja bagi pekerja. Tinjauan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan (mubah) karena terdapat unsur kerelaan (taradhi) dan kesepakatan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan (‘adl), kejelasan (wudhuh), dan kelayakan (kifayah). Oleh karena itu, sistem pengupahan di Desa Air Teras masih memerlukan perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi pekerja maupun pemilik kebun.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email UNSPECIFIED Fahimah,, Iim 19730712206042001 UNSPECIFIED UNSPECIFIED Sari,, Risfiana Mayang 199305112020122012 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Hukum Ekonomi Syariah, Upah, Ujroh, Pekerja Sawit Brondolan, Keadilan.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User:	furqon adli
Date Deposited:	07 Oct 2026 01:50
Last Modified:	07 Oct 2026 01:50
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7894

Actions (login required)

View Item

Downloads