KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu)

TRISNA, YULISA (2026) KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (496kB)
	Text BAB II.pdf Download (536kB)
	Text BAB III.pdf Download (432kB)
	Text BAB V.pdf Download (417kB)
	Text YULISA TRISNA_2423760008.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Kementerian Hukum dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Panwasda, Organisasi Bantuan Hukum (PBH), dan masyarakat penerima bantuan hukum, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Panwasda bersumber dari kewenangan Kementerian Hukum melalui mekanisme delegasi dan mandat, yang mencakup pengawasan pada tahap prapenyaluran, pelaksanaan, dan pasca-penyaluran, serta penanganan pengaduan masyarakat. Secara normatif, kewenangan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya, pengawasan masih didominasi oleh aspek administratif dan belum optimal dalam pengawasan substantif, terutama dalam menjamin kualitas layanan bantuan hukum dan ketepatan sasaran penerima. Dalam perspektif fiqih siyasah, kewenangan Panwasda telah mencerminkan prinsip al-‘adalah (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemanfaatan umum). Akan tetapi, penerapan prinsipprinsip tersebut masih belum optimal secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pengawasan substantif, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengawasan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Rohimin, Rohimin 196405311991031001 UNSPECIFIED Thesis advisor Jalili, Ismail 197406182009011004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Panwasda, Bantuan Hukum, Pengawasan, Fiqih Siyasah
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	07 Oct 2026 02:34
Last Modified:	07 Oct 2026 02:34
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7912

Actions (login required)

View Item

Downloads