ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI POLRES SELUMA)

Wijaya, Anjas Prima (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI POLRES SELUMA). Magister (S2) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (424kB)
	Text BAB II.pdf Download (531kB)
	Text BAB III.pdf Download (114kB)
	Text BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (254kB)
	Text Anjas Prima Wijaya_2423760025.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi merupakan permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma. Praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, penjualan kembali, serta penyimpangan distribusi subsidi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat tercapainya tujuan subsidi bagi masyarakat yang berhak. Fenomena tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penyalahgunaan BBM dan gas elpiji bersubsidi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta mengkaji perspektif fiqih siyasah terhadap praktik penyalahgunaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan pendekatan fiqih siyasah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Seluma dengan melibatkan aparat penegak hukum, instansi terkait, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM dan gas elpiji bersubsidi di Kabupaten Seluma umumnya dilakukan melalui praktik penimbunan, pengangkutan tanpa izin, serta penjualan yang tidak sesuai peruntukan. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pengawasan, kurangnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif fiqih siyasah, penyalahgunaan subsidi energi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas guna menjaga hak masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Item Type:	Thesis (Magister (S2))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Rohmadi, Rohmadi 1975092520060420002 UNSPECIFIED Thesis advisor Fauzan, Fauzan 1977072520021210003 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, LPG Bersubsidi, Tindak Pidana, Fiqih Siyasah, Hifz al-Mal, Kabupaten Seluma.
Subjects:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Tata Negara (S2)
Depositing User:	Muhammad Yusrizal
Date Deposited:	07 Oct 2026 08:56
Last Modified:	07 Oct 2026 08:56
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/7964

Actions (login required)

View Item

Downloads