BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERIODISASI MASA JABATAN DPRD DAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

ZAHRIA, RIZKI (2026) BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERIODISASI MASA JABATAN DPRD DAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (722kB)
	Text BAB I.pdf Download (483kB)
	Text BAB II.pdf Download (391kB)
	Text SKRIPSI RIZKIZHARIA_2223150097.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB III.pdf Download (343kB)

Abstract

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal serta implikasinya terhadap masa jabatan DPRD dan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap periodisasi masa jabatan DPRD dan kepala daerah dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, namun dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terdapat kecenderungan Mahkamah menjalankan fungsi positive legislator karena turut menentukan desain pemisahan pemilu dan rentang waktu pelaksanaannya. Sementara itu, penyesuaian masa jabatan DPRD dan kepala daerah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan tersebut memiliki tujuan kemaslahatan karena dapat meningkatkan efektivitas pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan mafsadah berupa ketidakpastian hukum dan persoalan periodisasi masa jabatan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Fauzan, Fauzan 1977072520021210003 UNSPECIFIED Thesis advisor Tasri, Tasri 196208211991031002 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Masa Jabatan, DPRD, Kepala Daerah, Siyasah Dusturiyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	09 Oct 2026 08:09
Last Modified:	22 Oct 2026 03:25
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8131

Actions (login required)

View Item

Downloads