PENANGGULANGAN PENJUALAN OBAT KUAT DI TOKO JAMU KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018)

ADRIAN, ADRIAN (2026) PENANGGULANGAN PENJUALAN OBAT KUAT DI TOKO JAMU KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (412kB)
	Text BAB II.pdf Download (596kB)
	Text BAB III.pdf Download (346kB)
	Text BAB V.pdf Download (684kB)
	Text ADRIAN_2223150134.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018, khususnya Pasal 55 tentang Tertib Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu serta pemilik toko jamu di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual obat kuat yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi dan pemeriksaan sarana, pembinaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, sedangkan penindakan dilakukan dalam bentuk peringatan, penghentian penjualan, penarikan produk, hingga proses hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Namun, pelaksanaan penanggulangan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta masih adanya permintaan masyarakat terhadap obat kuat yang tidak memenuhi ketentuan. (2) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu vi telah mencerminkan prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik, konsep negara hukum, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Meskipun pemerintah telah melaksanakan kewajibannya melalui pengawasan, pembinaan, dan penindakan, keberhasilan penanggulangan tersebut masih memerlukan peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta partisipasi masyarakat agar tujuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 dapat terwujud secara optimal.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Supardi, Supardi 196504101993031007 UNSPECIFIED Thesis advisor Niffilayani, Anita 198801082020122004 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Penanggulangan Penjualan Obat Kuat, Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2018, Siyasah Dusturiyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	19 Oct 2026 04:26
Last Modified:	19 Oct 2026 04:26
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8216

Actions (login required)

View Item

Downloads