ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENJABAT (PJ) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Nafiona, Mutiara Weni (2026) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENJABAT (PJ) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

	Text DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (618kB)
	Text BAB II.pdf Download (619kB)
	Text BAB III.pdf Download (693kB)
	Text WENI NAFIONA_2223150053.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan jabatan kepala daerah yang mengharuskan pemerintah menunjuk Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan muncul berkaitan dengan kedudukan, legitimasi demokratis, batas kewenangan, serta efektivitas Pj dan Plt dalam menjalankan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Pj dan Plt Kepala Daerah berdasarkan hukum tata negara serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan interpretasi hukum secara gramatikal, fungsional, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Pj dan Plt Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjamin kesinambungan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Kedudukan dan kewenangannya memiliki dasar hukum dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Pj dan Plt memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, tetapi kewenangan tersebut dibatasi, terutama dalam pengambilan kebijakan strategis dan tindakan yang berdampak luas. Dalam praktiknya masih terdapat persoalan berupa ketidakjelasan batas kewenangan, lemahnya legitimasi demokratis karena tidak dipilih langsung oleh rakyat, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta potensi terhambatnya efektivitas pemerintahan daerah. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, keberadaan Pj dan Plt dapat dibenarkan sebagai bentuk amanah pemerintahan untuk menjaga stabilitas, keberlangsungan pemerintahan, pelayanan publik, dan kemaslahatan masyarakat. Pembatasan kewenangan juga sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan kemaslahatan. Namun, pembatasan tersebut harus diterapkan secara proporsional agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penegasan batas kewenangan, penguatan legitimasi dan pengawasan, serta penyempurnaan regulasi agar penyelenggaraan xi pemerintahan oleh Pj dan Plt dapat berlangsung secara demokratis, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Fauzan, Fauzan 19770725002121003 UNSPECIFIED Thesis advisor Putra, Ifansyah 199303312019071005 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Penjabat Kepala Daerah, Pelaksana Tugas, Kewenangan, Hukum Tata Negara, Siyasah Tanfidziyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Dr Syahril Syahril
Date Deposited:	19 Oct 2026 08:01
Last Modified:	19 Oct 2026 08:01
URI:	https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8231

Actions (login required)

View Item

Downloads