ARIESTA, ANDRA REDO (2026) PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS TENGGELAMNYA KAPAL WISATA TIGA PUTRA KE PULAU TIKUS KOTA BENGKULU). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
|
Text
DEPAN.pdf Download (572kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (263kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (467kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (307kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (175kB) |
|
|
Text
ANDRA REDO ARIESTA_2223150064.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Meningkatnya aktivitas pariwisata di Indonesia harus diimbangi dengan jaminan perlindungan dan keselamatan wisatawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Namun, tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra menuju Pulau Tikus Kota Bengkulu menunjukkan masih lemahnya implementasi standar keselamatan dan pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi perlindungan dan keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan pada kasus tersebut serta meninjaunya dari perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, pengelola wisata, aparat terkait, serta pihak lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan keselamatan wisatawan belum terlaksana secara optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan terhadap kelayakan kapal, terbatasnya sarana keselamatan, serta kurang maksimalnya penerapan standar keselamatan wisata. Pemerintah daerah telah melakukan pembinaan dan pengawasan, namun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan di lapangan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, perlindungan dan keselamatan wisatawan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih efektif, penegakan 9 aturan keselamatan, dan peningkatan tanggung jawab pemerintah serta pengelola wisata.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Wisatawan, Keselamatan Wisatawan, Kepariwisataan, Siyasah Tanfidziyah, Pulau Tikus. | ||||||||||||
| Subjects: | Syari'ah > Hukum Tata Negara | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara | ||||||||||||
| Depositing User: | john hendri | ||||||||||||
| Date Deposited: | 21 Oct 2026 02:40 | ||||||||||||
| Last Modified: | 21 Oct 2026 02:40 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/8304 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
Download Statistics
Download Statistics