IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)

Sari, E. Ela Harum (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview	Text HALMAN DEPAN.pdf Download (793kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (430kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (807kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (373kB) | Preview
	Text E. Ela Harum Sari_2111150074.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ditinjau dari perspektif siyasah Tanfidziyah, yakni eksekusi hukum dan kebijakan negara dalam Islam. KIA merupakan identitas resmi bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah, bertujuan untuk melindungi hak sipil anak dan mendukung pendataan kependudukan yang tertib. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih belum optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA, keterbatasan fasilitas dan sumber daya di instansi pelaksana, serta kurangnya koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan lembaga terkait lainnya. Dalam perspektif siyasah Tanfidziyah, kebijakan ini mencerminkan peran pemerintah sebagai pemegang otoritas yang berkewajiban melindungi dan memenuhi hak warga negara, termasuk anak-anak. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan eksekutif atau pemerintah harus menjalankan hukum dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan umum. keadilan, kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), dan perlindungan terhadap kelompok lemah menjadi dasar legitimasi kebijakan ini dalam konteks pemerintahan Islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIP Email Thesis advisor Yarmunida, Miti 197406182009011004 UNSPECIFIED Thesis advisor Rahma, Aneka 199110122019032014 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	kartu identitas anak, siyasah tanfidziyah.
Subjects:	Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Yuliana Saputri
Date Deposited:	02 Sep 2025 03:16
Last Modified:	05 Feb 2026 03:29
URI:	http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4461

Actions (login required)

View Item

Downloads