ANALISIS PELAKSANAAN PERDA PROVINSI BENGKULU NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ALIH FUNGSI TERMINAL PANORAMA MENJADI PASAR DAN DAMPAKNYA PADA TANSPORTASI PUBLIK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Downloads

Downloads per month over past year

SHINTA, SHEFTIANING (2025) ANALISIS PELAKSANAAN PERDA PROVINSI BENGKULU NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ALIH FUNGSI TERMINAL PANORAMA MENJADI PASAR DAN DAMPAKNYA PADA TANSPORTASI PUBLIK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
DEPAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (366kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (459kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (261kB)
[img] Text (Skripsi)
SHEFTIANING SHINTA_2111150136.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ketersediaan terminal sebagai bagian dari infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, baik dalam skala lokal maupun antarwilayah. Terminal berfungsi sebagai titik sentral naik-turun penumpang serta tempat transit antar moda transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait Penyelenggaraan Terminal, dengan fokus pada Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar. Kajian ini juga menelusuri dampak dari alih fungsi tersebut terhadap transportasi publik di Kota Bengkulu serta meninjaunya melalui Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi terminal tidak sejalan dengan tujuan dan ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut khususnya pada Pasal 10 ayat 1, serta berdampak negatif terhadap keberlangsungan transportasi konvensional, terutama angkutan kota. Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, kebijakan tersebut seharusnya mengedepankan prinsip kemaslahatan umum (maslahah „ammah) serta amanah pemerintah dalam mengelola fasilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluatif dan inovatif dari pemerintah daerah serta Dinas Perhubungan melalui UPTD untuk mengoptimalkan kembali fungsi terminal demi menunjang kebutuhan transportasi masyarakat secara berkelanjutan.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
Thesis advisorJalili, Ismail197407182003121004UNSPECIFIED
Thesis advisorAntony, Zacky1977030520252110011UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Terminal, Alih Fungsi, Fiqh Siyasah
Subjects: Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: Yuli Astria
Date Deposited: 24 Sep 2025 03:01
Last Modified: 24 Sep 2025 03:01
URI: http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/5389

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year