IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PASIEN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK NO 25 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. YUNUS PROVINSI BENGKULU) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Downloads

Downloads per month over past year

Wulandari, Marisa (2026) IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PASIEN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK NO 25 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. YUNUS PROVINSI BENGKULU) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[img] Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (298kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (364kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (208kB)
[img] Text
BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (127kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)
[img] Text
MARISA WULANDARI_2223150164.pdf - Submitted Version

Download (5MB)

Abstract

Implementasi Pemenuhan Hak Pasien Untuk Memperoleh Pelayanan Prima Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Yunus Provinsi Bengkulu) Persepektif Fiqh Siyasah oleh: Marisa Wulandari, NIM. 2223150164, Hukum Tata Negara, Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak pasien dalam memperoleh pelayanan prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus Provinsi Bengkulu serta meninjaunya dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien dalam memperoleh pelayanan prima di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya optimal, terutama terkait responsivitas pelayanan, waktu tunggu, dan komunikasi petugas. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelayanan kesehatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan prima diperlukan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai fiqh siyasah. Dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum positif, implementasi pemenuhan hak pasien untuk memperoleh pelayanan prima di Rumah Sakit Umum Daerah M.Yunus Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan oprasional dan administratif, sehingga diperlukan upaya perbaikan sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara mandate undang-undang dan realistis penyelenggaraan pelayanan

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIPEmail
Thesis advisorAndiko, Toha197508272000031001UNSPECIFIED
Thesis advisorAli, Majid196504011986021007UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Hak Pasien, Pelayanan Prima, Pelayanan Publik, Fiqh Siyasah.
Subjects: Syari'ah > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: Dr Syahril Syahril
Date Deposited: 28 Aug 2026 07:53
Last Modified: 28 Aug 2026 07:53
URI: https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/6532

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year